Kamis, 02 Oktober 2014
PT Freeport Indonesia adalah satu-satunya korporasi penjajah yang masih eksis dan terjaga di tanah Papua Barat, Indonesia. Neo kolinialisme adalah sebutan yang sangat tepat untuk menggambarkan korporasi pengeruk emas terbesar di Indonesia ini. Bahkan pengerukan tambang Grasberg, yang merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia ini, tidak hanya mengeruk tanah tetapi juga mengeruk kemerdekaan rakyat Papua. Akan tetapi apakah ada perbedaan antara neo kolonialisme dan kolonialisme?
Jika kita melihat ke sejarah bangsa Indonesia, kita pasti sangat ingat dengan kolonialisme yang dilakukan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Jika dilihat dari pola sistem penjajahan, VOC di Nusantara dapat dikatakan tidak secara langsung menjajah Indonesia, karena VOC menjajah kita lewat para penguasa pribumi. Para pejabat pribumi inilah yang membiarkan bahkan menjaga agar VOC dapat dengan leluasa menguras rempah-rempah dari tanah Nusantara.
Coba bandingkan VOC yang dahulu menjajah Nusantara dan didukung oleh pejabat pribumi, dengan Freeport yang saat ini masih bebas mengeruk tanah Papua dan dibiarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jika dilihat dari sisi ini, jelas tidak ada bedanya antara Freeport dan VOC! Keduanya adalah korporasi penjajah yang didukung oleh penguasa pribumi. Perbedaanya hanya pada masanya, VOC didukung oleh penguasa pribumi, sedangkan Freeport sekarang didukung oleh pemerintah Indonesia.
Selain perbedaan komoditas, hanya perbedaan jaman yang membedakan antara kolonialisme ala VOC (rempah-rempah) dan neo kolonialisme ala Freeport (emas).
Akan tetapi, bukankah katanya Indonesia sudah merdeka? Mengapa masih ada korporasi penjajah seperti Freeport yang mengeruk emas dari tanah Papua? Bukankah Irian atau Papua Barat adalah bagian dalam NKRI yang sudah merdeka? Jika sudah merdeka, mengapa Papua masih dijajah oleh Freeport? Mengapa pemerintah RI membiarkan penjajahan Freeport terhadap tanah Papua?
Bukan bermaksud menuduh, tapi dari film dokumenter “Alkinemokiye” ada salah satu fakta yang menarik yang mengundang pertanyaan. Disebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Freeport mengeluarkan dana Rp 711 Miliar untuk “uang keamanan” yang diberikan kepada para aparat pemerintah RI. Untuk apa Freeport memberikan uang sebesar itu kepada aparat pemerintah RI? Tentu saja untuk “mengamankan” penjajahan Freeport di tanah Papua!
Fakta lain dalam Alkinemokiye yang juga tidak kalah menarik adalah demo terbesar yang dilakukan buruh Freeport, pada 15 September 2011. Disebutkan 8.000 dari 22.000 pekerja Freeport Indonesia melakukan aksi mogok menuntut kenaikan upah dari US $3,5/jam menjadi US $7,5/jam. Akan tetapi bukan kenaikan gaji yang mereka dapat, malah beberapa kawan mereka yang mati ditembak oleh penembak misterius. Setidaknya sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan November 2011, 11 buruh dan sub-kontraktor Freeport, mati secara misterius.
Film Alkinemokiye bahkan sempat dilarang diputar dalam acara Screen Below The Wind Festival di Ubud, Bali, pada 16 November 2012 kemarin. Pelarangan ini langsung dilakukan oleh polisi dari Polda Ubud, yang langsung berjaga disekitar tempat SBWFestival berlangsung. Meskipun keadaan festival film dokumenter se-ASEAN itu sempat menjadi tegang, akhirnya acara langsung dilanjutkan dengan diskusi dengan sutradara film dokumenter Alkinemokiye, Dandhy Dwi Laksono. Mungkin karena kedatangan dan pencekalan polisi juga, Film Alkinemokiye akhirnya menjadi film dokumenter terfavorit dalam acara SBWFest.
Bisa kita lihat, Freeport yang sudah membayar “uang keamanan” kepada aparat pemerintah, sangat khawatir dengan kebenaran dalam Alkinemokiye. Sehingga film dokumenter Alkinemokiye, yang bercerita tentang perjuangan buruh Freeport, dicekal pemutarannya dalam SBWFestival.sumber
